Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

12 Soal Tentang Otonomi Daerah + Kunci Jawaban

Latihan Soal PG Bab Otonomi Daerah


1. Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu bedasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu adalah pengertian
A. dana alokasi umum
B. dana alokasi khusus
C. dana insentif daerah
D. dana perimbangan
E. dana insentif khusus

Jawaban:  
C. dana insentif daerah


2. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD merupakan tugas Kepala Daerah berdasarkan
A. pasal 56 UU No 6 Tahun 2015
B. pasal 60 UU No 9 Tahun 2016
C. pasal 62 UU No 6 Tahun 2015
D. pasal 63 UU No 9 Tahun 2016
E. pasal 65 UU No 9 Tahun 2015

Jawaban:  
E. pasal 65 UU No 9 Tahun 2015


3. Menurut UU No 12 Tahun 2003 pasal 49 anggota DPRD Provinsi berjumlah sekurang-kurangnya ... orang
A. 25
B. 35
C. 45
D. 50
E. 75

Jawaban:  
B. 35


4. Asas desentralisasi yang digunakan di Indonesia didasari oleh keinginan untuk menciptakan tiga hal, yaitu
A. mandiri, kesederhanaan, dan keteraturan
B. demokrasi, keseragaman, dan pemerataan
C. keseragaman, kesederhaan, dan pemerataan
D. mandiri, efisien, keteraturan
E. demokrasi, pemerataan, dan efisiensi

Jawaban:  
E. demokrasi, pemerataan, dan efisiensi


5. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengatur tentang
A. penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI
B. rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah
C. perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
D. pengakuan negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah aceh
E. pengaturan tentang kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu Kota Negara

Jawaban:  
A. penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI


6. Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proposional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah pengertian dari
A. pembiayaan
B. anggaran pendapatan dan belanja daerah
C. perimbangan keuangan
D. dana pembantuan
E. pendapatan daerah

Jawaban:  
C. perimbangan keuangan


7. Sumber penerimaan daerah yang berasal dari pinjaman dearah dalam negeri salah satunya bersumber dari
A. pinjaman bilateral
B. pinjaman multilateral
C. penerbitan obligasi daerah
D. dana alokasi umum
E. hasil retribusi daerah

Jawaban:  
C. penerbitan obligasi daerah


8. Berdasarkan pasal 11 ayat 2 UU No 33 tahun 2004 dana bagi hasil yang bersumber dari pajak daerah terdiri dari
A. PBB, BPHTB, PPh
B. PPh, PPN, Bea Material
C. Pajak Daerah, Pajak Badan, PPh
D. Pajak perikanan, PBB, Pajak kendaraan bermotor
E. PPh, pajak bahan bakar kendaraan, BPHTB

Jawaban:  
A. PBB, BPHTB, PPh


9. Berdasarkan pasal 31 ayat 4 UUD 1945, Negara memprioritaskan Anggaran Pendidikan... dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
E. 25%

Jawaban:  
D. 20%


10. Pemeliharaan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional diatur dan ditetapkan dalam UUD 1945
A. pasal 31
B. pasal 32 ayat 1
C. pasal 32 ayat 2
D. pasal 32 ayat 3
E. pasal 33

Jawaban:  
C. pasal 32 ayat 2


11. Strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan sesuai RPJPN tahun 2005-2025, adalah sebagai berikut kecuali
A. mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategi dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana
B. meningkatkan keterkaitan antar wilayah melalui peningkatan perdagangan antar pulau untuk mendukung perekonomian domestik
C. mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan
D. mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di Jawa-Bali dan Sumatra
E. meningkatnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor sektor unggulan di tiap wilayah

Jawaban:  
D. mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di Jawa-Bali dan Sumatra


12. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah
A. fungsi stabilitasi
B. fungsi otorisasi
C. fungsi alokasi
D. fungsi distribusi
E. fungsi regulator

Jawaban:  
E. fungsi regulator