Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

17 Soal Tentang Hukum Acara Pidana + Kunci Jawaban

Soal Pilgan Hukum Acara Pidana

1. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat 4 dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 memuat asas .....
A. Asas oportunitas
B. Asas presumption of innocent
C. Asas fair, impartial, impersonal and objective
D. Asas equality before the law

Jawaban:
C. Asas fair, impartial, impersonal and objective


2. Makna peradilan pidana terpadu (criminal justice system) berupa sinkronisasi struktural, substansial, dan kultural dikemukakan oleh ........
A. Moeljatno
B. Muladi
C. Barda Nawawi Arief
D. Nyoman Sarikat Putera Jaya

Jawaban:
B. Muladi


3. Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh petugas Polri yang minimal berpangkat .......
A. Sekurang-kurangnya mayor
B. Sekurang-kurangnya sersan
C. Sekurang-kurangnya pembantu letnan dua polisi
D. Sekurang-kurangnya AKBP

Jawaban:
C. Sekurang-kurangnya pembantu letnan dua polisi


4. Salah satu alasan penghentian penyidikan adalah:
A. Jika tidak terdapat cukup bukti.
B. Tidak adanya surat tugas/perintah.
C. Demi kepentingankeluargatersangka.
D. Peristiwayang diselidiki tersebut bukan merupakankejahatan berat

Jawaban:
A. Jika tidak terdapat cukup bukti.


5. Gugatan Praperadilan dapat diajukan ke Pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus, kecuali:
A. Sah/tidaknya suatu penangkapan/penahanan.
B. Sah/tidaknya penghentian penyidikan.
C. Sah/tidaknya perikatan antara tersangka dengan kuasanya.
D. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi.

Jawaban:
C. Sah/tidaknya perikatan antara tersangka dengan kuasanya.


6. Penyidik dalam menggunakan wewenangnya untuk menggeledah rumah, adalah:
A. Berpangkat minimal Kapten.
B. Disaksikan oleh minimal 1 (satu) orang saksi.
C. Menunjukkan KTP terhadap Ketua RT.
D. Ada surat izin dari Pengadilan Negeri setempat

Jawaban:
D. Ada surat izin dari Pengadilan Negeri setempat


7. Pada Pasal berapa bantuan hukum terhadap Tersangka/ Terdakwa diatur dalam KUHAP:
A. Pasal 50-68 KUHAP.
B. Pasal 75 KUHAP.
C. Pasal 69 – 74 jo. Pasal 54 KUHAP.
D. Pasal 76 KUHAP

Jawaban:
C. Pasal 69 – 74 jo. Pasal 54 KUHAP.


8. Kewenangan untuk melakukan penahanan dimiliki oleh instansi-instansi di bawah ini, kecuali:
A. Jaksa.
B. Penuntut umum.
C. Penyidik atas perintahpenyidik yang berwenang.
D. Hakim.

Jawaban:
A. Jaksa.


9. Dalam KUHAP pihak yang berwenang melakukan Penyelidikan diatur dalam ketentuan ...
A. Pasal 1 angka 1
B. Pasal 1 angka 2
C. Pasal 1 angka 3
D. Pasal 1 angka 4

Jawaban:
D. Pasal 1 angka 4


10. Di bawah ini yang merupakan kewenangan penyelidik berdasarkan perintah penyidik adalah ....
A. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
B. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
C. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
D. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

Jawaban:
A. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan


11. Alasan mengapa melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah ....
A. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan melarikan diri
B. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan merusak atau menghilangkan barang bukti
C. Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melakukan lagi tindak pidana
D. Semua jawaban benar

Jawaban:
D. Semua jawaban benar


12. Keadaan pada tahapan antara penyidik dengan penuntut umum dipergunakan istilah prapenuntutan, dan merujuk kepada ketentuan di dalam Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ....
A. Lilik Mulyadi
B. Andi Hamzah
C. Wirjono Prodjodikoro
D. Muladi

Jawaban:
A. Lilik Mulyadi


13. Koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum yang selama ini sering menimbulkan polemik adalah menyangkut prapenuntutan, dan poin yang paling krusial yaitu mengenai ....
A. Perpanjangan penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penghentian penyidikan
B. Pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum
C. Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum dan penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk penuntut umum dalam berkas dinyatakan kurang lengkap
D. Penghentian penyidikan dan penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum

Jawaban:
C. Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum dan penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk penuntut umum dalam berkas dinyatakan kurang lengkap


14. Berapa lama waktu penahanan yang diperiukan oleh Penyidik untuk kepentingan Penyidik ditambah waktu perpanjangannya:
A. 14 (empat belas) hari.
B. 40 (empat puluh) hari.
C. 20 (dua puluh) hari.
D. 60 (enam puluh) hari.

Jawaban:
D. 60 (enam puluh) hari.


15. Berapa jumlah keseluruhan waktu masa penahanan dari saat penyidikan, penuntutan, tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan tingkat Mahkamah Agung?:
A. 120 (seratus dua puluh) hari.
B. 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
C. 240 (dua ratus empatpuluh) hari.
D. 400 (empat ratus) hari.

Jawaban:
D. 400 (empat ratus) hari.


16. Di bawah ini termasuk hak Tersangka/Terdakwa yang dikenakan penahanan, kecuali:
A. Hak untuk menghubungi penasehat hukum.
B. Meminta secara langsung agar dapat mengunjungi familinya.
C. Hak untuk menerima kunjuhgan dokter.
D. Hak untuk menghubungi rohaniawan.

Jawaban:
B. Meminta secara langsung agar dapat mengunjungi familinya


17. Apakah sistem yang dianut dalam pembuktian menurut KUHAP?:
A. Pembuktian oleh Penuntut Umum dan Tersangka/ Terdakwa.
B. Pembuktian oleh Tersangka/ Terdakwa.
C. Pembuktian oleh Penuntut Umum.
D. Pembuktian oleh penyidik kepolisian.

Jawaban:
C. Pembuktian oleh Penuntut Umum.