Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

12 Soal Tentang Sistem Pemerintahan Daerah + Kunci Jawaban

Soal Pilgan Sistem Pemerintahan Daerah


1. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara merupakan…
a. Desentralisasi fungsional
b. Desentralisasi jabatan
c. Desentralisasi kenegaraan
d. Desentralisasi teritorial

Jawaban:
c. Desentralisasi kenegaraan


2. Pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS Daerah agar mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dilakukan melalui …
a. Diklat dalam Jabatan
b. Diklat Prajabatan
c. Diklat Fungsional
d. Pengembangan melalui Transfer

Jawaban:
a. Diklat dalam Jabatan


3. Jika penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada, maka prinsip otonomi yang digunakan adalah …
a. Nyata
b. Luas
c. Bertanggung jawab
d. Desentralisasi

Jawaban:
a. Nyata


4. Jika urusan yang diserahkan kepada daerah diperinci secara tegas, maka ajaran rumah tangga yang digunakan adalah …
a. Riil
b. Luas
c. Formil
d. Materiil

Jawaban:
d. Materiil


5. Maksud dan tujuan penyerahan kewenangan kepada pemerintah di daerah secara operasional adalah …
a. Menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia
b. Melaksanakan ketentuan dan amanat UUD 1945
c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
d. Menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan menuju good governance

Jawaban:
c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan


6. Dalam konteks otonomi daerah, kewajiban vertikal mengandung pengertian sebagai …
a. Kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri pemerintahan
b. Kekuatan untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya
c. Kekuatan untuk menjalankan pemerintahan dalam ikatan negara
d. Kemampuan untuk memaksakan kehendak

Jawaban:
c. Kekuatan untuk menjalankan pemerintahan dalam ikatan negara


7. Pengawasan dalam bentuk supervisi dan inspeksi merupakan pengawasan ...
a. Internal
b. Eksternal
c. Langsung
d. Tidak langsung

Jawaban:
c. Langsung


8. Wujud pengawasan represif terhadap penyelenggraan pemerintahan daerah antara lain ...
a. Pengesahan pejabat berwenang terhadap peraturan daerah
b. Pembatalan peraturan daerah
c. Pemberlakuan standar pelayanan minimal
d. Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah

Jawaban:
b. Pembatalan peraturan daerah


9. Inspektorat kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dalam hal ...
a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten
b. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten
c. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
d. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Jawaban:
a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten


10. Out put pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah ...
a. Kesimpulan
b. Rekomendasi
c. Temuan
d. Opini

Jawaban:
d. Opini


11. Lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyalurkan aspirasi dalam kaitan dengan hak orang asli Papua adalah ...
a. Majelis Rakyat Papua
b. Dewan Perwakilan Rakyat Papua
c. Lembaga Adat
d. DPR Kabupaten

Jawaban:
a. Majelis Rakyat Papua


12. Lembaga yang berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di bidang kerukunan masyarakat adalah ...
a. Majelis Permusyawaratan Ulama
b. Mahkamah Syariah
c. Lembaga Wali Nanggroe
d. Lembaga Adat

Jawaban:
d. Lembaga Adat