Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

21 Soal Materi Hukum Dagang dan Kepailitan + Kunci Jawaban

Soal (Uraian) Hukum Dagang dan Kepailitan

1. Pengadilan Niaga mengadili apa saja?

Jawaban:
Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus di bawah pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara-perkara lain dibidang perniagaan.


2. Bagaimana cara cara hapusnya perjanjian?

Jawaban:
Berakhirnya perjanjian yang diatur di dalam Bab IV Buku III KUHPerdata Pasal 1381 KUHPerdata disebutkan beberapa cara hapusnya suatu perikatan yaitu: Pembayaran, penawaran tunai disertai dengan penitipan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, percampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya benda yang terhutang, 


3. Jika perusahaan bangkrut siapa yang bertanggung jawab?

Jawaban:
Pasal 104 ayat (2) intinya menyatakan apabila terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak mencukupi, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.


4. Bagaimana cara membatalkan suatu perjanjian?

Jawaban:
Penuntutan pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPer yang menyatakan : “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya


5. Bagaimana akibat hukum jika harta pailit debitur tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan?

Jawaban:
Dengan demikian, dicabutnya putusan pailit sebagai akibat kurangnya harta untuk membayar biaya kepailitan membawa konsekuensi dibubarkannya suatu perseroan.


6. Apa itu MoA dan MoU?

Jawaban:
MoA adalah dokumen perjanjian bersyarat, yang berarti harus mengikat secara hukum. Sedangkan pada MoU, dokumennya tidak harus mengikat secara hukum. Contohnya yaitu seperti dokumen perjanjian bilateral dan multilateral


7. Berapa fee kurator?

Jawaban:
Arsiparis dan Kurator biasanya menghasilkan antara IDR1,998,583 dan IDR4,369,672 bersih per bulan pada awal pekerjaan. Setelah 5 tahun bekerja, ini antara IDR2,356,772 dan IDR6,453,857 per bulan untuk seminggu kerja selama 40 jam.


8. Pada saat kapan terjadinya jual beli?

Jawaban:
Jual beli dianggap telah terjadi ketika para pihak telah mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan, seperti jual beli piano yang dilakukan antara si penjual dan pembeli, dimana para pihak telah sepakat dengan barang yang akan dibeli beserta harganya.


9. Apa kriteria perusahaan dapat digugat pailit?

Jawaban:
Syarat-syarat tersebut menurut Pasal 2 Undang-undang Kepailitan meliputi adanya debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang secara lunas yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit adalah dengan putusan pengadilan


10. Mengapa terjadi wanprestasi?

Jawaban:
Penyebab lain wanprestasi adalah adanya kelalaian salah satu pihak. Pihak sebagai pelaku perjanjian melakukan tindakan yang merugikan pihak lain akibat dari kelalaian atau kesengajaannya menyalahi kesepakatan. Penyebab fatal dari wanprestasi adalah salah satu pihak sengaja melanggar perjanjian.


11. Apabila terjadi pailit apakah harta pribadinya ikut disita?

Jawaban:
Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, maka harta pribadi direksi ikut disita untuk dilakukan pemberesan guna pembayaran bagi pihak ketiga atau kreditor.


12. Apa saja yang bisa membatalkan proses jual beli?

Jawaban:
Pasal 1517 KUHPerdata menyatakan penjual dapat melakukan pembatalan jual beli apabila pembeli tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran sesuai ketentuan 1266 dan 1267. Sedangkan pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian jika penyerahan barang tidak dapat dilakukan karena kelalaian penjual sebagaimana ketentuan


13. Apa itu PKPU dalam kepailitan?

Jawaban:
PKPU adalah singkatan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sama halnya dengan pailit, PKPU dipergunakan sebagai upaya penyelesaian masalah finansial oleh kedua belah pihak terlibat sebelum meningkat menjadi konflik yang lebih berat.


14. Berapa persen keuntungan makelar?

Jawaban:
Untuk komisi, dalam sistem ini makelar akan mendapatkan fee sesuai perjanjian awal berapapun nilai transaksinya. Biasanya mereka mendapatkan 2,5-5% dari total harga penjualan.


15. Berapa jenis kurator?

Jawaban:
Berbagai macam profesi kurator sesuai dengan institusinya antara lain : kurator independen (independent curator), kurator pendamping (co-curator), kurator wakil negara (country curator), kurator kepala (chief curator), kurator musium dan kurator galeri seni.


16. Apa saja ruang lingkup dari hukum dagang?

Jawaban:
Ruang Lingkup Hukum Dagang
1. Kontrak bisnis
2. Jual beli
3. Bentuk-bentuk Perusahaan
4. Perusahaan Go Public dan Pasar Modal
5. Penanaman Modal Asing
6. Kepailitan dan Likuidasi
7. Merger dan Akuisisi
8. Perkreditan dan Pembiayaan
9. Jaminan Hutang
10. Surat Berharga
11. Perburuan
12. Hak atas Kekayaan Intelaktual
13. Anti Monopoli
14. Perlindungan Konsumen
15. Keagenan dan Distribusi
16. Asuransi
17. Perpajakan
18. Penyelesaian Sengketa Bisnis
19. Bisnis Internasional
20. Hukum Pengangkutan (Darat, Laut, Udara dan Multimoda)


17. Apakah kurator dapat dipidana?

Jawaban:
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat ( 2 ) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004, seorang Kurator yang terbukti tidak independen selama persidangan kepailitan dapat didakwa dengan Hukum Pidana.


18. Bagaimana sistematika hukum dagang?

Jawaban:
Sistematika Hukum Dagang:
Ketiga buku dari KUHD tersebut adalah: Buku I : Tentang Perdagangan pada umumnya; Buku II : Tentang hak dan kewajiban yang diakibatkan Pelayaran (Perkapalan); Buku III : Kepailitan.


19. Bagaimana bank bisa dikatakan pailit?

Jawaban:
Ketika bank dalam keadaan berhenti membayar utangnya atau tidak membayar lunas minimal satu utang yang dapat ditagih, dan pada saat yang sama bank tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor, maka dalam ketentuan kepailitan bank tersebut telah memenuhi syarat pailit.


20. Apa saja asas asas hukum dagang?

Jawaban:
Kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas:
1. Kepentingan nasional;
2. Kepastian hukum;
3. Adil dan sehat;
4. Keamanan berusaha;
5. Akuntabel dan transparan;
6. Kemandirian;
7. Kemitraan;
8. Kemanfaatan;
9. Kesederhanaan;
10. Kebersamaan;
11. Berwawasan lingkungan.


21. Mengapa bank tidak bisa dimohonkan pailit oleh kreditur?

Jawaban:
Apabila Bank dapat dengan mudahnya dimohonkan pailit oleh salah satu kreditur atau nasabahnya, maka hal ini akan menimbulkan keguncangan dan kepanikan di tengah masyarakat, karena akan terjadi “rush” terhadap Bank tersebut, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas perekonomian secara nasional