Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

16 Soal Materi Hukum Pidana + Kunci Jawaban

Soal (Uraian) Hukum Pidana

1. Pasal 303 tentang apa?

Jawaban:
Substansi dari Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP dan UU Nomor 7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 adalah melarang usaha perjudian tanpa izin dan main judi sebagai mata pencarian.


2. Pasal 170 KUHP tentang apa?

Jawaban:
Adapun isi Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan ancaman pidananya adalah sebagai berikut: Pasal 170 (1) Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.


3. Kemana uang denda pidana?

Jawaban:
Dewasa ini kita mengetahui bahwa seluruh pembayaran pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim, masuk ke dalam kas Negara.


4. Pasal 221 KUHP tentang apa?

Jawaban:
Pasal 221 (1) ke 2 menyatakan: Barang siapa yang melakukan perbuatan menutupi tindak pidana yang dilakukan, dengan cara menghancurkan, menghilangkan dan menyembunyikan barang bukti dan alat bukti diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.


5. Apa saja perkara pidana?

Jawaban:
Prosedur dalam perkara pidana terdiri dari 3 jenis perkara, yaitu :
1. Perkara Pidana Biasa (Pid.B)
2. Perkara Pidana singkat (Pid. S)
3. Perkara Pidana Cepat.


6. Apa saja pembagian hukum pidana?

Jawaban:
Berdasarkan pengertian tersebut maka secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.


7. Apa unsur unsur pertanggungjawaban pidana?

Jawaban:
Unsur- unsur subjektif yaitu: 
1. Kesalahan 
2. Kesengajaan 
3. Kealpaan 
4. Perbuatan 
5. Sifat melawan hukum. 
Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum.


8. Apa itu pasal 65?

Jawaban:
Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.


9. Pasal 480 tentang apa?

Jawaban:
Pasal 480 ke-1 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan.


10. Hukum pidana bersifat apa?

Jawaban:
Hukum Pidana sendiri bersifat sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) untuk menyelesaikan suatu perkara. Karenanya, terdapat sanksi yang memaksa yang apabila peraturannya dilanggar, yang berdampak dijatuhinya pidana pada si pelaku.


11. 505 pasal apa?

Jawaban:
Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan; (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.


12. Pasal 376 tentang apa?

Jawaban:
Pasal 376 mengatur mengenai penggelapan antar keluarga 


13. Kasus 338 itu apa?

Jawaban:
Mengutip dari buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 338 KUHP berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.


14. Apa perbedaan antara penangkapan dan penahanan?

Jawaban:
Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP, perintah penangkapan tersebut dilakukan terhadap seseorang yang diduga memang telah melakukan tindak pidana yang berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Sementara itu, penahanan merupakan tindakan lanjutan dari proses penangkapan.


15. Pidana tutupan pasal berapa?

Jawaban:
320. Pasal 2 ayat (1) UU tentang Hukuman Tutupan menyatakan bahwa: Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati maka hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.


16. Siapa saja sistem peradilan pidana?

Jawaban:
Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (criminal policy) maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.