Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

12 Soal Materi Hukum Acara Pidana + Kunci Jawaban

Soal (Uraian) Hukum Acara Pidana

1. Menurut Anda apa yang menjadi dasar seorang tersangka harus mendapatkan bantuan hukum?

Jawaban:
Pemenuhan bantuan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan sangat diperlukan oleh tersangka untuk melindungi hak asasi tersangka dan terhidar dari tindakan arogansi, kesewenang-wenangan dan tindak kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh penyidik terutama dalam hal tersangka disangka melakukan


2. Apa yang dimaksud dengan asas akusator?

Jawaban:
Asas akusator adalah asas yang menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa sebagai subjek bukan sebagai objek dari setiap tindakan pemeriksaan.


3. Apa itu Asas pemeriksaan secara langsung?

Jawaban:
Dalam pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi dan dilaksanakan secara lisan dalam Bahasa Indonesia


4. Apa yang dimaksud dengan gugatan ganti rugi?

Jawaban:
Gugatan ganti kerugian yang dimaksud dalam Pasal 183 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah suatu gugatan ganti kerugian yang timbul akibat dilakukannya suatu tindak pidana.


5. Apa itu Rehabilitasi Dalam hukum Acara pidana?

Jawaban:
“Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang


6. Siapa yang berhak memperoleh rehabilitasi?

Jawaban:
Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat


7. Apa ruang lingkup hukum acara pidana?

Jawaban:
Ruang lingkup hukum acara pidana di Indonesia meliputi mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa


8. Kapan berlakunya hukum acara pidana?

Jawaban:
Semenjak diberlakukan, dapatlah disebutkan lebih jauh bahwa mulai tanggal 31 Desember 1981 untuk ketentuan hukum acara pidana berlakulah secara tunggal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan peraturan yang sebelumnya berlaku dinyatakan telah dicabut.


9. Kapan berakhirnya proses hukum acara pidana?

Jawaban: 
Jumlah persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri tidak dibatasi, akan tetapi pada umumnya berlangsung selama 1 hingga 3 bulan karena perkara pidana diharapkan dapat diselesaikan sebelum masa penahanan terdakwa habis.


10. Mengapa pelaksanaan hukum acara pidana harus memperhatikan asas-asas dan prinsip prinsip hukum acara pidana?

Jawaban:
Selain itu asas-asas dalam hukum acara pidana yang sangat penting karena merupakan dasar dalam pembentukan hukum acara pidana dan memperlihatkan apakah hukum acara pidana yang dilaksanakan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan (criminal justice system).


11. Apa dasar hukum acara pidana?

Jawaban:
Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978; dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.


12. Apa yang dimaksud dengan asas kontradiktif dalam Hukum Acara Pidana?

Jawaban: 
Asas kontradiktif menekankan bahwa setiap pihak dalam perkara pidana memiliki hak untuk memberikan pembelaan dan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menyampaikan argumennya.