Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

15 Soal Materi Sistem Keuangan Pusat dan Daerah + Kunci Jawaban

Soal (Uraian) Sistem Keuangan Pusat dan Daerah 

1. Apa yang membedakan basis kas dengan basis akrual pada pencatatan akuntansi keuangan daerah?

Jawaban:
Salah satu perbedaan mendasar antara accrual basis dan cash basis adalah waktu pencatatan. Pada accrual basis, pencatatan dilakukan setelah transaksi terjadi, sementara pada cash basis, pencatatan dilakukan setelah uang diterima.


2. APBD disusun oleh siapa?

Jawaban:
Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.


3. Apa peran yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat?

Jawaban:
Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.


4. Bagaimana siklus anggaran APBD?

Jawaban:
SIKLUS ANGGARAN APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.


5. Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara?

Jawaban:
Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus.


6. Belanja pemerintah daerah apa saja?

Jawaban:
Terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan, uang representasi), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.


7. Mulai kapan pemerintah pusat mempunyai laporan keuangan?

Jawaban:
Tahun 2005 adalah awal pemerintah pusat Republik Indonesia menyusun pertama kali laporan keuangan pemerintah pusat untuk pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2004. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2004 belum disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.


8. Apa saja struktur pendapatan daerah?

Jawaban:
SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DAERAH
1. Pendapatan Pajak Daerah.
2. Pendapatan Retribusi Daerah
3. Lain-Lain PAD yang Sah
4. Pendapatan dari Pengembalian.


9. Dari mana sumber penerimaan pembiayaan daerah?

Jawaban:
Sumber penerimaan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut yaitu… Belanja dan beban daerah. Seluruh pendapatan pajak daerah. Dana hibah dari pihak ketiga.


10. Apa perbedaan antara BPK dan BPKP?

Jawaban:
“BPKP melaksanakan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional sedangkan BPK melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara,


11. Bagaimana peran serta kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara?

Jawaban:
Dalam pemaparannya Anggota IV BPK menjelaskan bahwa BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik di tingkat pusat dan daerah. BPK merupakan mitra lembaga perwakilan dalam menjalankan fungsi pengawasan


12. Bagaimana prinsip dasar pinjaman daerah?

Jawaban: 
1.Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah. 
2.Pinjaman daerah merupakan sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.


13. Mengapa pemerintah daerah tidak bisa melakukan pinjaman ke luar negeri?

Jawaban:
Pemerintah daerah tidak dapat menggunakan pinjamanluar negeri sebagai sumber penerimaandaerah. SEBAB Untuk mengajukan pinjaman ke luar negeri, pemerintah daerah harus melalui pemerintah pusat.


14. Apakah dana darurat termasuk Pendapatan Asli daerah?

Jawaban:
Dana Darurat termasuk salah satu sumber penerimaan daerah. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, adalah penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.


15. Apa dasar hukum keuangan negara?

Jawaban:
Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu dibentuk Undang-undang tentang Keuangan Negara.